Bolehkah perusahaan tidak ikut BPJS? Bolehkah.Com – Pertanyaan ini pasti mengemuka di antara para pengusaha, terutama pengusaha berskala besar.

Gambar Foto Bolehkah Perusahaan tidak Ikut BPJS Menurut Peraturan PemerintahJawaban terhadap pertanyaan ini sudah jelas tidak boleh. Sebab, sudah ada landasan hukum yang menyatakan bahwa perusahaan wajib mengikuti program BPJS.

Lantas, landasan hukum apakah yang dimaksud? Jika tidak mengikuti BPJS, sanksi apa sajakah yang akan dijatuhkan? Perhatikanlah penjelasan berikut guna mendapatkan informasi lebih lanjut.

Bolehkah Perusahaan tidak Ikut BPJS – BPJS Ketenagakerjaan

BPJS merupakan kepanjangan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial, atau yang lebih dikenal dengan nama lengkap Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan.

Badan ini merupakan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berbentuk perlindungan kesehatan yang diberikan oleh negara.

Manfaat dari pemberian jaminan kesehatan ini adalah mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat ini diperoleh dari iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Kemudian, Pasal 2 sampai dengan 5 dari Peraturan Presiden yang disebutkan di atas mengatur keanggotaan BPJS. Secara terperinci, Pasal 4 menyebutkan bahwa pengusaha selaku pemilik perusahaan termasuk di dalam Peserta Bukan Penerima Upah.

Ringkasnya, keanggotaan BPJS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Iuran, yaitu warga miskin yang dijamin oleh negara berdasarkan konstitusi.

2. Pekerja Penerima Upah, yaitu semua orang yang mendapatkan gaji bulanan baik dari pemerintah maupun dari perusahaan seperti pegawai negeri sipil, pejabat negara, karyawan perusahaan swasta, karyawan honorer dan lain-lain.

3. Pekerja Bukan Penerima Upah, yaitu para pengusaha mandiri, pemberi kerja, investor, atau pensiunan.

Bolehkah Perusahaan tidak Ikut BPJS – Sanksi

Gambar Foto Bolehkah Perusahaan tidak Ikut BPJS Ketenagakerjaan untuk KariawannyaSelain kedua peraturan presiden di atas, ada satu lagi landasan hukum yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan dirinya sebagai anggota BPJS.

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 menyatakan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara harus mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS secara bertahap sesuai program jaminan sosial yang diikuti beserta dengan data pribadi yang benar.

Jadi, berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa perusahaan BPJS wajib mengikuti program BPJS.

Kemudian, Pasal 5 ayat 1 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 3 akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi administratif ini dapat berupa:

  1. Teguran tertulis
  2. Denda
  3. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

Menurut Pasal 10 ayat 1 peraturan pemerintah ini, teguran tertulis akan diberikan oleh BPJS paling lama 10 hari setelah batas waktu tanggal pembayaran berakhir.

Pasal 10 ayat 2 selanjutnya menyatakan bahwa BPJS akan mengirimkan teguran tertulis kedua.

Jika sampai dengan teguran tertulis kedua perusahaan masih belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS, maka Pasal 10 ayat 3 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa BPJS akan mengenakan denda dengan jumlah tertentu. Berdasarkan informasi yang ada, jumlah denda paling banyak adalah Rp 1.000.000.000,00.

Sanksi lainnya, yang bisa dikategorikan paling tinggi, adalah tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Menurut Pasal 9 ayat 1 peraturan pemerintah ini, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sanksi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu meliputi:

  1. Tidak mendapatkan perizinan terkait usaha
  2. Tidak mendapatkan izin yang diperlukan untuk mengikuti tender proyek
  3. Tidak mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
  4. Tidak mendapatkan izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
  5. Tidak mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dari semua landasan hukum yang sudah diberikan di atas, jelas bahwa perusahaan diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS.

Mengingat pemenuhan kebutuhan mendasar akan kesehatan merupakan hal yang penting, mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS tentunya merupakan suatu keharusan.

Akhir kata, kiranya uraian di atas dapat menjawab pertanyaan seputar bolehkah perusahaan tidak ikut BPJS.


Referensi: bpjs-kesehatan, staff UGM, Kemendagri, Carapedi

Yuk, Bagikan pada Orang Terdekat!
0Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here