Bolehkah Anggota DPRD Menjadi Direktur Perusahaan, Bolehkah.Com – Berbicara mengenai pekerjaan sebagai anggota DPRD, pasti banyak yang bertanya bolehkah anggota DPRD menjadi direktur perusahaan?

Gambar Foto Bolehkah Anggota DPRD Menjadi Direktur Perusahaan Apa Sarat SaratnyaMenjadi anggota DPRD memang merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab yang besar karena pekerjaan tersebut menyangkut kepentingan rakyat.

Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah penjalasan berikut ini mengenai peraturan dan peran anggota DPRD.

Definisi, Tugas dan Wewenang, dan Hak DPRD

Sebenarnya, siapakah DPRD itu? DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Anggota DPRD sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi yang dijalankan dalam kerangka perwakilan rakyat di provinsi.

Anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat juga memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:




  1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan gubernur;
  2. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  3. Memberikan persetujuan rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
  4. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang DPRD tersebut hanyalah beberapa dari sekian banyak tugas dan wewenang DPRD.

Lalu, apa saja hak DPRD? Ternyata, ada beberapa hak DPRD yang disebutkan sebagai berikut:

1. Hak Interpelasi;

hak tersebut merupakan hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang strategis dan penting serta mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hak Angket;

merupakan hak DPRD guna melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang strategis serta penting dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan daerah, masyarakat, dan negara yang diduga menentang ketentauan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak Menyatakan Pendapat;

merupakan hak DPRD untuk memberikan atau menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau kejadian yang terjadi di daerah dengan disertai rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.

Nah, sekarang sudah jelas siapa itu DPRD dan apa saja tugas, wewenang, serta hak-haknya sebagai dewan perwakilan rakyat.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai peraturan yang mengatur apakah anggota DPRD mempunyai hak untuk menjadi seorang direktur perusahaan.

Tentang Anggota DPRD yang Menjadi Direktur Perusahaan

Gambar Foto Bolehkah Anggota DPRD Menjadi Direktur Perusahaan LainMemang tidak ada peraturan secara eksplisit yang melarang seroang anggota DPRD untuk menjabat sebagai direktur suatu perusahaan.




Namun, perlu diketahui bahwa pekerjaan lain yang dilakukan atau dimiliki anggota DPRD tidak boleh ada hubungannya sama sekali dengan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau juga disebut dengan UU 17/2014 mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, pegawai negeri sipil, hakim badan peradilan, akuntan publik, pegawai BUMN, BUMD, badan lain dengan sumber anggaran dari APBN/APBD, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD.

Selebihnya, peraturan yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang untuk melakukan pekerjaan lain atau mempunyai jabatan lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Pemda yang ada dalam Pasal 134 dan Pasal 188 UU Pemda.

Kesimpulan Bolehkah Anggota DPRD Menjadi Direktur Perusahaan

Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan apapun yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang ada dalam UU 17/2014 dan UU Pemda.

Jadi bolehkah anggota DPRD menjadi direktur perusahaan? Boleh saja asal tidak mengganggu dan bersinggungan dengan tanggung-jawabnya sebagai anggota DPRD


Link Referensi: hukumonline, wikipedia

 

Yuk, Bagikan pada Orang Terdekat!
24Shares







Illiana Ahmad
Selalu membaca dan setiap waktu berusaha menambah wawasan. Saat ini sedang sibuk-sibuknya mengurus anak dan menulis di beberapa portal online nasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here