Bolehkah Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengurus Yayasan, Bolehkah.Com – Bolehkah PNS menjadi pengurus yayasan?

Pertanyaan ini pastinya selalu terlintas di benak para pegawai negeri sipil, terutama yang hendak berkarya di bidang sosial.

Gambar Foto Bolehkah Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengurus Yayasan dan OrganisasiJawabannya terhadap pertanyaan ini sudah pasti dan jelas yaitu boleh. Ada dua landasan hukum yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Kedua landasan hukum tersebut adalah PP Nomor 16 Tahun 2001 dan PP Nomor 53 Tahun 2010.

Bolehkah Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengurus Yayasan – PP Nomor 16 Tahun 2001

PP Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.”

Dalam ayat 2 juga disebutkan bahwa “yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.”

Kedua ayat ini jelas menyatakan bahwa tidak ada halangan bagi PNS untuk menjadi anggota pengurus suatu yayasan.

Penunjukan pengurus itu sendiri merupakan kewenangan dari pembina yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1: Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

Yang tidak boleh dilakukan oleh PNS berdasarkan aturan ini adalah:

  1. Merangkap jabatan sebagai pengurus dan Pembina atau pengurus dan pengawas (Pasal 31 ayat 3)
  2. Merugikan yayasan karena tindakan yang dilakukannya (Pasal 32 ayat 3)

Bolehkah Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengurus Yayasan – PP 53 Tahun 2010

Gambar Foto Bolehkah Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengurus Yayasan Mengapa dan Apa AlasannyaPP 53 Tahun 2010 Pasal 4 menyebutkan sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan PNS.

Adapun larangan ini adalah:

  1. Menyalahgunakan kewenangan
  2. Menjadi perantara dengan kewenangan orang lain demi keuntungan pribadi
  3. Bekerja untuk lembaga internasional tanpa izin resmi dari pemerintah
  4. Bekerja untuk perusahaan, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat asing
  5. Mempergunakan aset negara secara tidak sah
  6. Melakukan kegiatan bersama orang lain demi keuntungan pribadi yang merugikan negara
  7. Menjanjikan kenaikan jabatan
  8. Bertindak terhadap bawahan dengan semena-mena
  9. Mempersulit pelayanan
  10. Terlibat dalam politik praktis

Melihat semua larangan yang diuraikan di atas, tentunya PNS dapat terlibat aktif dalam yayasan.

Yang perlu lebih diperhatikan, yayasan identik dengan kegiatan sosial yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Label sosial yang melekat dalam yayasan tentunya menjauhkan sifat komersialisme atau mencari keuntungan pribadi.

Tentunya situasi ini berbeda jauh ketika PNS hendak mendirikan suatu perusahaan atau menjabat sebagai komisaris.

Dalam posisi ini, tentunya PNS dapat menyalahi aturan tentang larangan yang sudah diuraikan tadi.

Sebab, perusahaan identik dengan badan usaha yang tujuannya mendapatkan keuntungan pribadi.

Larangan ini lumrah diberikan karena PNS adalah pegawai negara yang sudah disumpah untuk bekerja demi negara dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 7: mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

Pelanggaran terhadap ayat ini tentu saja memiliki konsekuensi tertentu.

Konsekuensi ini dapat meliputi teguran, peringatan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan atau pemberhentian tidak hormat.

Kembali kepada pendirian perusahaan, PNS yang hendak mendirikan perusahaan tentunya akan menjadi sorotan berbagai pihak terutama KPK.

Alasannya adalah PNS tidak mungkin memiliki sejumlah uang yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan.

Jika mampu, maka ada indikasi PNS bersangkutan mengadakan permufakatan yang merugikan negara atau melakukan tindak pidana korupsi seperti yang belakangan ini sering terjadi.

Kesimpulan

Secara ringkas, anggota PNS boleh menjadi pengurus organisasi atau yayasan.

Berdasarkan pada kedua undang-undang ini, tidak ada halangan yang melarang keanggotaan PNS dalam suatu yayasan selama tidak bertentangan dengan larangan yang diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Demikianlah jawaban yang dapat diberikan terhadap pertanyaan bolehkah pegawai negeri sipil menjadi pengurus yayasan.


Referensi: hukumonline, Batan

Yuk, Bagikan pada Orang Terdekat!
1Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here