Bolehkah Staf Menjadi PPTK, Bolehkah.Com – Banyak pergunjingan tentang pertanyaan staf menjadi PPTK.

Hal tersebut bermula dari visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang setiap tahunnya membuat rencana kerja dan anggaran yang berupa dokumen penganggaran dan perencanaan yang berisi kegitan dan program perangkat daerah beserta anggaran yang diperlukan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang PPTK, simaklah ulasan berikut ini.

Apa itu PPTK?

Seperti yang telah diulas sedikit diawal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat rancangan kegiatan beserta dengan anggarannya.

Nantinya rencana tersebut disetujui atau disahkan menjadi APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah).

Setelah itu, APBD disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimana terdapat pendapatan dan juga belanja yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai dasar menggunakan anggaran.




Untuk melaksanakan kegiatan dan program-program tersebut, penjabat yang berwenang atas anggaran dapat meminta PPTK untuk melaksanakan salah satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sendiri adalah penjabat pada unit kerja perangkat daerah.

Penunjukan PPTK dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang telah ditunjuk oleh pejabat yang menentukan penggunaan anggaran akan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pada pengguna anggaran yang telah menunjukknya.

Sedangkan PPTK yang ditunjuk kuasa pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran tersebut.

Tugas-tugas PPTK meliputi mengendalikan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan juga melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen anggaran yang disiapkan mencakup dokumen administrasi kegiatan dan juga dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketetapan undang-undang.

Siapa Yang Seharusnya Menjadi PPTK?

Seorang staf PNS pasti memiliki pangkat tetapi belum pasti memiliki jabatan.




Jabatan merupakan sekelompok posisi yang sama dalam sebuah organisasi.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan merupakan kedudukan yang merujuk ke tugas, wewenang, tanggung jawab, dan juga hak seorang staf Pegawai Negeri Sipil dalam sebuah kerangka organisasi.

Kondisi tersebut terjadi karena ketika pengangkatan PNS didasari oleh prinsip profesionalisme yang sesuai dengan prestasi kerja, kompetensi dan juga jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan disertai syarat objektif lain tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, jenis kelamin, agama, golongan dan juga ras.

Staff PNS dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jabatan karirnya, yaitu jabatan struktural dan juga jabatan fungsional.

Jabatan struktural merupakan jabatan yang memang ada pada struktur organisasi sedangkan untuk jabatan fungsional merupakan jabatan yang tidak disebutkan secara tegas pada struktur organisasi.

Jabatan fungsional dilihat dari sudut pandang tugas dan fungsi pengerjaannya tidak dapat dihindari dari struktur organisasi.

Fungsi pekerjaannya juga sangat dibutuhkan oleh organisasi serta pelaksanaan menjadi satu kesatuan.

Dengan demikian, apabila dilihat dari persyaratan menjadi seorang PPTK, staf pegawai negeri masuk kriteria sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan baik yang memiliki jabatan struktural ataupun jabatan fungsional karena tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dalam menentukan PPTK.




Baca juga:

Kesimpulan Bolehkah Staf Menjadi PPTK

Peran PPTK sebagai pelaksana kegiatan tentunya tidak dapat diserahkan pada orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya.

Staf sendiri tentunya memiliki tanggung jawab pada bidang-bidang tertentu.

Dengan kata lain, peran staf berkesinambungan dengan apa yang menjadi kriteria seorang PPTK.

Jadi, bila berbicara mengenai bolehkah staf menjadi pptk tentu saja boleh asal memang sesuai kriteria yang sudah diatur di undang-undang.


rujukan: nunukankab¹, info-pemda²




Yuk, Bagikan pada Orang Terdekat!
0Shares




3 COMMENTS

  1. ANDA KELIRU…LIAT TAHUN PERMENDAGRI TERBIT 2005, MAKA PENGERTIAN PEJABAT SESUAI di TAHUN 2005, TUGAS PPTK KOMPLEX HARUS PEJABAT ESELON; KALAU TIDAK MAMPU PJBT YBS HARUS MEMBUAT SP PENDELEGASIAN PPTK KE PA SEHINGGA PA BISA MENUNJUK STAF SBG PPTK YG MAMPU, HAL INI UTK MENCEGAH TDK OBYEKTIFNYA PILIHAN PA. TKS….

  2. DPA LAHIR KARENA ADA PEMBAHASAN DAN PERENCANAAN, YANG MEMBAHAS YG MERENCANAKAN ADALAH PEJABAT ESELON, HAL INI KOMPLEK JADI TIDAK BEGITU SAJA STAF JADI PPTK. KALAU STAF JADI PPTK ARTINYA DPA NILAINYA UJUK2 OLEH PA TANPA ADA RENCANA DAN PEMBAHASAN YG MELIBATKAN PEJABAT TERKAIT YG MENGETAHUI DETAIL ITEM BARANG WAKTU DLL DALAM PENGADAAN, TIDAK ELOK DPA KELUAR PPTK STAF, ATAU PPTK STAF KARENA PEJABAT TDK BISA KERJA ATAU EKSTRIM BUKAN KRONI SI PA, KALAU INI TERJADI INI ADL AWAL TERJADINYA KKN.

  3. WAKAKA TOLE KABEH, KEBIASAAN PEMDA OTAK FEODAL, GARA2 PPTK SAJA RIBUT, NOH LIHAT KEMENTERIAN, SEKELAS PPK SAJA SUDAH DIJABAT STAF GOLONGAN 3B, PEGANG ANGGARAN RATUSAN MILIAR, INI CUMA RECEH AJA RIBUT, PANTES GA MAJU2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here